Desember 3, 2025

BPBD Kabupaten Natuna

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri;
  11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
  12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 1 Tahun 2019 tentang BNPB;
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang booklet sosialisasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
  15. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah;
  18. Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Kalangan Masyarakat;
  19. Keputusan Presiden Nomor 37/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah;
  20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19;
  21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional;
  22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
  23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  24. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID;
  25. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana;
  26. Peraturan BNPB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Keprotokolan di Lingkungan BNPB;
  27. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi PB;
  28. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
  29. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
  30. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang kondisi dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan penanggulanangan bencana dalam keadaan tertentu;
  31. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana;
  32. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang PB;
  33. Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
  34. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan RR Pasca Bencana;
  35. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
  36. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana;
  37. Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BNPB;
  38. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
  39. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
  40. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  41. Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB;
  42. Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
  43. Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional;
  44. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan;
  45. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
  46. Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
  47. Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol;
  48. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
  49. Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Melalui Penyesuaian/Inpassing;
  50. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital;
  51. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada BNPB dan BPBD;
  52. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja;
  53. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;
  54. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  55. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  56. Peraturan Kepala BNPB Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
  57. Peraturan Kepala BNPB Nomor 09 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  58. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  59. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
  60. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
  61. Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
  62. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
  63. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
  64. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
  65. Peraturan Kepala BNPB Nomor  13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
  66. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
  67. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  68. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
  69. Peraturan Kepala BNPB Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
  70. Peraturan Kepala BNPB Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
  71. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
  72. Peraturan Kepala BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
  73. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Logistik PB;
  74. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
  75. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah;
  76. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
  77. Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kegiatan dan Anggaran BNPB;
  78. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
  79. Peraturan Kepala BNPB Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana;
  80. Peraturan Kepala BNPB Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana;
  81. Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
  82. Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
  83. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
  84. Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
  85. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
  86. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
  87. Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaaan Darurat Bencana;
  88. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
  89. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
  90. Peraturan Kepala BNPB Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
  91. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  92. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Gudang Peralatan PB;
  93. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  94. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
  95. Peraturan Kepala BNPB Nomor 09 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  96. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan di Lingkungan BNPB;
  97. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  98. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggraan Penanggulangan Bencana;
  99. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Benca;
  100. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut BNPB;
  101. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di lingkungan BNPB;
  102. Peraturan Kepala BNPB Nomor 21 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembelanjaan dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan (Knowladge Sharing) Serta Pengalaman;
  103. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional pada BNPB;
  104. Peraturan Kepala BNPB Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
  105. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
  106. Peraturan Kepala BNPB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Pertanggungjawaban Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana;
  107. Peraturan Kepala BNPB Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik PB;
  108. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Layanan Operasional Keuangan Terintegrasi di lingkungan BNPB;
  109. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana;
  110. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana;
  111. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
  112. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  113. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban APBN di lingkungan BNPB;
  114. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
  115. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
  116. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman umum mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan BNPB;
  117. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan BNPB;
  118. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan BNPB;
  119. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BNPB;
  120. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
  121. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelola Pegawai Pemerintah Non pegawai Negeri di lingkungan BNPB;
  122. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BNPB;
  123. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  124. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BNPB;
  125. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2A Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNPB;
  126. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2B Tahun 2020 tentang Pola Karie Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNPB;
  127. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis BNPB;
  128. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal (Whistleblowing System);
  129. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan;
  130. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik di lingkungan BNPB;
  131. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan COVID;
  132. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  133. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
  134. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
  135. Peraturan Bupati Natuna Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
  136. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 421 Tahun 2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Bunguran Timur;
  137. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Abrasi Pantai Dalam Status Tanggap Darurat;
  138. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 117 Tahun 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur;
  139. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur;
  140. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 151 Tahun 2023 tentang Status Transisi Tanggap Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur;
  141. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Longsor di Pulau Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2024;
  142. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-428 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Natuna;
  143. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-429 Tahun 2024 tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Natuna;
  144. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan;
  145. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 172 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan;
  146. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Nomor 360 BPBD-KL Tahun 2022 tentang TIM Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
  147. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatan Natuna Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP-PB) Kabupaten Natuna.